Menyebut penangkapan Khalil, yang telah memicu protes di seluruh AS, sebagai “penahanan ilegal” dan “mengerikan”, JVP mengatakan, “Presiden AS Donald Trump tengah melakukan upaya yang jelas untuk membungkam perbedaan pendapat, membungkam kebebasan berpendapat, dan menyerang kebebasan kita.”
"Ide tidaklah ilegal, dan tidak ada pengecualian 'ujaran kontroversial' terhadap Amandemen Pertama," ungkap kelompok tersebut dalam unggahan di media sosial.
"Hak kami untuk kebebasan berpendapat mencakup advokasi untuk Palestina. Kami tidak akan diintimidasi. Kami tidak akan dihentikan. Kami akan berjuang sampai Mahmoud Khalil bebas. Kami akan berjuang sampai Palestina bebas," tegas kelompok itu.
Sementara itu, Amnesty International menggambarkan penangkapan dan penahanan aktivis mahasiswa pro-Palestina Mahmoud Khalil oleh AS sebagai bagian dari "tren rasis" di seluruh dunia yang bertujuan membungkam hak-hak dan solidaritas Palestina.
"Di AS dan juga Inggris, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya, Amnesty telah mendokumentasikan kasus-kasus mahasiswa dan staf yang mengadvokasi diakhirinya genosida di Gaza menghadapi pembatasan yang tidak semestinya atas hak-hak mereka dan pembalasan, termasuk kekerasan dan sanksi polisi," papar kelompok hak asasi tersebut.
Amnesty mengatakan Khalil harus dibebaskan dan universitas harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi populasi mahasiswa imigran mereka.
AS merupakan pendukung utama genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. AS menjadi pemasok senjata utama Israel yang digunakan untuk membantai warga Palestina di Gaza.
Leave a Reply